Menari di Atas Penderitaan Rakyat
Kalimat pembuka ini adalah salah satu yang paling sering muncul saat melihat perayaan kemerdekaan di istana. Ada yang mengutarakan keresahannya di media sosial, ada juga yang hanya terbersit di pikiran. Pertanyaannya sederhana, pantaskah menari di istana setelah upacara kemerdekaan?
Saya mencoba untuk berpikir sejernih mungkin untuk melihat fenomena ini. Karena itu pula saya berusaha untuk mencari pendapat dari mereka yang pernah mengikuti upacara di istana. Saya menemukannya dan menyampaikan beberapa pertanyaan.
Pertama, kenapa tertarik untuk hadir ke upacara di istana, bahkan sampai perlu war ticket? Jawabannya, karena dari dulu suka nonton upacara HUT RI di televisi, sehingga ada rasa keinginan untuk merasakan langsung. Alasan lainnya, karena sudah lama tidak upacara sejak lulus SMA, sehingga ada rasa rindu untuk ikut upacara lagi.
Kedua, pendapat tentang joget dan menari di istana selepas upacara. Dari sinilah saya menemukan perspektif menarik.
Awalnya, dia merasa kurang pas jika upacara dilanjutkan dengan joget bersama. Namun hal ini menjadi potret baru sehingga media dan netizen meliput dan membuat mereka tertarik. Wah seru juga ya upacara di istana.
Joget bersama adalah new normal?
Entah dimulai sejak kapan upacara dilanjutkan dengan joget bersama. Tampaknya, seremonial upacara memperingati HUT RI sudah bergeser maknanya menjadi hajatan kemerdekaan. Yang namanya hajatan, sudah sewajarnya memberikan kebahagiaan, bukan?
Seorang teman tadi setuju bahwa hal tersebut tidak layak dinormalisasi. Tentu lebih etis jika merayakan kemerdekaan dengan cara khusyuk. Bahkan jika harus merayakan dengan kebahagiaan, bukankah banyak cara lain? Banyak budaya yang bisa diangkat tanpa harus joget bersama. Bukankah Indonesia kaya akan budaya?
Atau coba sejenak melihat negara tetangga. Singapura pada Hari Nasionalnya (9 Agustus) akan memberikan voucher senilai S$600 (dewasa) dan S$800 (lansia), pengurangan pajak 60% hingga S$200, serta bonus digital (seperti kredit budaya, baby gift, dan top-up hawker center) kepada rakyatnya melalui paket SG60, yang diumumkan dalam anggaran negara tahun 2025.
Sementara itu, Malaysia akan membagikan uang tunai, penurunan harga BBM, dan sejumlah subsidi lainnya pada perayaan Hari Kemerdekaan mereka (31 Agustus) sebagai bentuk apresiasi kepada rakyatnya. Walaupun mungkin tidak menyentuh aspek ideologis kemerdekaan, tapi bukankah hal tersebut lebih bisa dirasakan rakyat? Kenapa ya di sana fokusnya rakyat, sedangkan di sini fokusnya seremoni khususnya untuk pejabat?
Menari di atas penderitaan rakyat. Namun tunggu. Bukankah rakyat juga suka menari dan joget bersama? Tidak percaya? Lihat saja hajatan lomba memperingati 17 Agustus di sekitar kita. Bagaimana cara kita merayakannya?
Berbagai lomba untuk lintas usia mulai dari panjat pinang, balap karung, estafet tepung, makan kerupuk, dan berbagai lomba lainnya. Namun pasti tidak lepas dari musik dan joget bersama. Ironinya, lagunya ajib-ajib, diberi kata sambutan oleh orang terhormat, dan diakhiri dengan doa sebelum masuk berbagai perlombaan. Hmm, sepertinya kurang sinkron ya.
Bukan hanya perlombaan 17 Agustus. Lihat saja budaya yang katanya didukung oleh Kementerian Hukum untuk diberikan HAKI, sound horeg. Dilihat dari segi manapun, saya tidak bisa menemukan apa kebaikan dari sound horeg ini. Kalau hanya menambah pemasukan pedagang, ayolah? Kerugiannya jauh lebih besar, terutama pada kesehatan pendengaran. Anehnya, banyak yang suka dan mendukung. Bahkan ada yang sampai membawa anak kecil untuk mendengarkan sound horeg.
Anehnya lagi di suatu daerah, pemerintah desanya mengeluarkan surat edaran evakuasi karena akan ada karnaval yang menampilkan sound horeg. Lah, kok bisa?
Kita mungkin marah dengan fenomena tarian para pejabat di istana usai upacara. Termasuk anggota DPR yang katanya wakil rakyat, berjoget di Senayan karena mendapatkan kenaikan uang tunjangan. Namun mari kita jujur pada diri sendiri.
Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Pertanyaan ini pasti memunculkan berbagai argumen. Ada yang menolak karena toh dirinya sendiri tidak meniru pemimpin. Namun yang sulit kita bantah adalah, mayoritas rakyat adalah cerminan pemimpin. Tidak percaya? Bukankah rakyatnya juga suka joget? Bahkan di pilpres kemarin, joget adalah senjata ampuh untuk menarik suara kan? Lantas, kenapa kita hanya marah pada pejabat?
Namun, jika harus membuat pembelaan, mungkin pernyataan ini yang paling tepat.
“Pejabat merayakan kemerdekaan dengan uang negara. Rakyat merayakan dengan iuran bersama. Lantas, siapa yang paling cinta dengan negara ini?”
Budaya Hadir di Istana, Haruskah Kita Bangga?
Jujur saja, pikiran saya campur aduk. Sebenarnya sudah dari dulu saat melihat fenomena tarian para pejabat. Terutama saat ada penyanyi cilik yang menyanyikan lagu dewasa di istana, “Ojo Bandingke”. Namun tahun ini berbeda.
Riau, terutama Kuansing mendapatkan panggung tersendiri karena viralnya tarian pacu jalur. Lagi-lagi, yang mendapat panggung adalah penari cilik. Dia bahkan diundang ke mana-mana “hanya” untuk menari. Namun tetap saja, pikiran saya campur aduk. Harus bangga atau sedih?
Saya bangga kebudayaan Riau mendunia. Namun saya sedih jika anak tersebut diundang ke mana-mana hanya untuk menari. Apalagi oleh pejabat dan artis. Seolah anak kecil tersebut menjadi “badut” di hadapan mereka. Padahal yang harusnya disoroti bukan hanya anak tersebut, tapi budaya pacu jalurnya.
Saya bangga kebudayaan Riau sampai ke istana dan lintas negara. Namun saya juga sedih, apakah harus menjadi tarian bersama setelah upacara kemerdekaan?
Saya yakin, perasaan saya ini valid. Banyak putra daerah yang bangga saat kebudayaannya sampai ke istana. Namun mari telusuri lebih dalam. Kenapa kita bangga? Apakah hanya karena ditampilkan di istana? Entah dalam tarian, nyanyian, atau pakaian adat.
Suka tidak suka, kita memang suka dengan seremoni. Namun bukankah yang lebih penting adalah esensi? Dibandingkan bangga ketika pakaian adat digunakan saat upacara, bukankah lebih penting kita tanyakan keberpihakan pemerintah terhadap budaya dan adat? Nyatanya, banyak tanah adat dirampas dengan dalih, “Ini adalah tanah negara.”
Sekarang ke konteks daerah. Saya yakin, kunjungan di wisata pacu jalur tahun ini akan sangat meningkat. Namun apa yang akan dilakukan oleh pemegang kebijakan terhadap pacu jalur? Apakah meminta tambahan anggaran untuk memeriahkan dengan konser dan EO? Atau hanya numpang terkenal dan mengikuti tren saja? Atau ada kebijakan strategis yang bisa diambil?
Saya bingung.
Kita marah karena pejabat suka joget. Namun mayoritas rakyat juga suka joget.
Kita marah karena di istana setelah upacara ada joget bersama, ataupun pakaian adat yang hanya sebatas simbolik. Namun bagi daerah tersebut menjadi sebuah kebanggaan tersendiri di kampung halamannya.
Saya bingung harus bersiap seperti apa melihat fenomena ini. Atau mungkin saya ikut joget saja?
Baca juga:
Wajar di Kampus Dangdutan, Toh di Istana Juga Begitu
Mampukah Sebuah Tulisan Mengubah Masyarakat?
Media Idealis: Ekspektasi yang Terlalu Tinggi dan Tidak Realistis?